KUNINGAN (MASS) – Mewakili DPC PDIP Kuningan sekaligus pemilik jabatan ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Dede Sembada memaparkan sikap politik institusi partainya. Mulai dari kunjungan Presiden Jokowi hingga screenshot WA grup yang diduga chat Nuzul Rachdy, politisi satu partai.
“Mengenai kunjungan presiden, itu tidak ada kaitannya dengan partai (PDIP, red). Karena yang menentukan lokus, undangan dan berbagai hal, sepenuhnya kewenangan secretariat negara. Kewenangan pemda itu hanya dari sisi memfasilitasi saja,” terang Desem kala dikonfirmasi kuninganmass.com, Jumat (3/9/2021) malam.
Selama ini, lanjutnya, PDIP senantiasa menjalin hubungan dengan semua kalangan, termasuk dengan Husnul Khotimah. Pada saat belum ada perubahan jadwal pun, Bupati H Acep Purnama yang juga kebetulan menjabat ketua DPC PDIP Kuningan, mengunjungi ponpes tersebut dalam rangka mengapresiasi rencana kedatangan Jokowi.
Begitu juga sebelumnya ketika dilaksanakan vaksinasi, Acep ke Ponpes Husnul Khotimah. Ini menunjukan tidak ada permasalahan antara PDIP dengan Husnul Khotimah. Menurut Desem, hubungan keduanya berjalan dengan sangat baik.
“Sama, jalinan dengan NU, Muhammadiyah dan ormas lain pun begitu. Karena di PDIP juga punya sayap partai bernama Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang didalamnya ada dari setiap unsur-unsur keormasan yang ada,” ungkapnya.
Desem menegaskan, PDIP senantiasa menjalin hubungan baik. Tidak ada permasalahan apalagi hal yang mengungkit perbedaan diantara semua.
Baca juga: https://kuninganmass.com/jokowi-batal-ke-husnul-nuzul-dan-atang-ribut/
Batalnya presiden ke Husnul, sekali lagi merupakan kewenangan sepenuhnya secretariat negara. Berdasarkan pengalamannya dulu ketika dirinya menjabat Plt Bupati, kaitan dengan undangan, seorang bupati atau walikota itu diundang oleh gubernur.
“Jadi, untuk kunjungan presiden kemarin, lokusnya juga ditentukan setneg setelah berkoordinasi dengan paspampres. Ranah kewenangannya bukan di kita,” tandasnya.
Salah satu bukti bahwa dalam penjadwalan itu daerah tidak berperan, dalam kunjungan kemarin dijadwalkan presiden mengunjungi Desa Sukarapih, tempat relokasi warga yang terdampak Bendungan Kuningan. Namun kenyataannya batal sehingga menjadi bukti bahwa pemda tidak mengatur-atur jadwal presiden.
Perihal Aswaja dan Gus Yaqut
Lantas bagaimana dengan dugaan klaim Nuzul Rachdy yang seolah-olah mampu membatalkan kunjungan ke Husnul Khotimah sesuai isi chat WA Grup? Desem mengatakan, itu ungkapan personal. Sebab secara institusi partai, PDIP tidak ada kaitan dengan Jokowi. Karena setelah jadi presiden, Jokowi milik bersama alias milik semua. Salah satu buktinya, baliho harus dicopot lantaran Jokowi bapak semua.
“Jadi kalau masalah chat itu lebih ke arah personal di internal grup. Cuma menyebar. Itu yang jadi masalahnya. Tapi tak ada kaitan dengan institusi PDI Perjuangan. Kebijakan di dewan pun, kita ini menisbikan perbedaan-perbedaan. Apalagi menyangkut keyakinan, aqidah, karena kita menganut ideologi Pancasila 1 Juni. Yang terpenting meskipun kita berbeda-beda, ukhuwah islamiyah tetap terjaga,” paparnya.
Baca juga: https://kuninganmass.com/dede-ismail-ada-di-ruang-zul-ini-pengakuannya/
Terkait akses ke pusat, legislatif maupun eksekutif di daerah tidak bisa melakukan intervensi. Pengalamannya dulu selaku Plt Bupati, ketika memberikan masukan tidak bisa lantaran terdapat protokol kepresidenan.
Untuk mempertegas ucapannya, Dede Sembada mengemukakan, PDIP secara institusi tidak mempersoalkan perbedaan. Baitul Muslimin Indonesia sebagai sayap partai terdiri dari unsur NU, Muhammadiyah, Persis dan juga ormas lainnya.
Bagi PDIP, perbedaan itu taman sarinya demokrasi di Indonesia. Yang penting berbeda-beda tetap satu jua, dalam rangka mengimplementasikan ideologi Pancasila.
Sikap Partai Hanya Melaporkan ke DPD Jabar
Untuk langkah dalam menyikapi masalah ini, di partainya terdapat mekanisme. Ketua DPC akan melaporkan peristiwa tersebut ke DPD PDIP Jabar, tingkatan partai lebih tinggi, untuk kemudian diteruskan ke DPP.
“Dalam waktu dekat ketua akan menyampaikan ke DPD. Mungkin malam ini. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Sebelumnya kita sudah komunikasi dengan beliau (Nuzul Rachdy, red) dalam rangka konfirmasi,” terangnya.
Apa yang dilakukan Nuzul, itu ungkapan personal yang disampaikan di WA Grup internal. Soal menyebarnya isi chat di grup tersebut, dirinya kurang paham. Hal itu sekaligus untuk meyakinkan H Sanwani dari Husnul bahwa pihaknya menjalin hubungan baik dengan semua elemen.
“Jangankan ke sesama muslim, dengan non muslim juga harus sama. Dasar negara kita Pancasila. Founding Father kita Bung Karno secara kebetulan Bapak PDIP,” tandasnya.
Baca juga: https://kuninganmass.com/sesalkan-nuzul-rachdy-sanwani-husnul-juga-aswaja/
Setelah menyampaikan laporan ke tingkatan lebih tinggi yakni DPD dan DPP, pengurus PDIP di daerah akan mengikuti apa yang diarahkan oleh DPP. Mekanisme partainya seperti itu.
“Kita tidak bisa memvonis pak Zul bersalah atau tidak. Lagian yang namanya orang gak ada yang sempurna. Perlu didalami. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Saya yakin pak Zul tidak bermaksud seperti itu. Karena menyebar saja,” kata Desem.
Yang terpenting, tambah Desem, PDIP menisbikan perbedaan dan merajut persatuan kesatuan. Termasuk dengan elemen-elemen Islam, partainya kerap menjalin hubungan baik. (deden)
